Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato nota keuangan sekaligus mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan DPR RI. Agenda tahunan ini menjadi sorotan karena menegaskan arah kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam paparannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. RAPBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.700 triliun, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan, dan penguatan daya beli masyarakat.
Target Defisit: Turun ke 2,48% PDB
Salah satu poin utama adalah rencana pemerintah menekan defisit anggaran pada 2026 menjadi 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding defisit tahun sebelumnya, yang masih berada di kisaran 2,8%.
Turunnya defisit diharapkan memperkuat kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Dengan begitu, biaya utang negara bisa ditekan dan ruang fiskal untuk pembangunan tetap terjaga.
Ambisi Neraca Seimbang 2027–2028
Lebih jauh, Presiden Prabowo menyampaikan target ambisius: Indonesia diharapkan mampu mencapai balanced budget alias neraca seimbang pada tahun 2027–2028. Artinya, pendapatan negara diproyeksikan setara dengan belanja, tanpa defisit.
Target ini disebut realistis jika pemerintah konsisten melakukan reformasi perpajakan, efisiensi belanja, dan optimalisasi pendapatan non-pajak. Meski ambisius, banyak pihak menilai ini akan menjadi tantangan besar di tengah dinamika global dan kebutuhan pembangunan domestik yang tinggi.
Tidak Akan Naikkan Pajak
Menariknya, Presiden menegaskan bahwa target defisit rendah dan neraca seimbang tidak akan dicapai dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, pemerintah berfokus pada perluasan basis pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penghindaran pajak.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap penerimaan negara bisa tumbuh 9–10% tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat.
Fokus Belanja: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Belanja negara dalam RAPBN 2026 diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis:
-
Infrastruktur: pembangunan jalan, transportasi publik, dan energi terbarukan.
-
Pendidikan: peningkatan kualitas guru, sarana sekolah, dan akses pendidikan tinggi.
-
Kesehatan: penguatan sistem kesehatan nasional pascapandemi, termasuk investasi alat kesehatan dalam negeri.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.
Respons DPR dan Ekonomi Nasional
Sejumlah anggota DPR memberikan apresiasi atas arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Namun, ada juga kritik bahwa target neraca seimbang terlalu optimis mengingat tekanan eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global, harga komoditas yang fluktuatif, dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ekonom menilai target tersebut bisa tercapai jika pemerintah serius memperluas basis pajak dan memotong belanja yang tidak produktif. Namun, tanpa reformasi struktural, risiko kegagalan tetap tinggi.
Tantangan Global
Perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh global. Harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian moneter internasional menjadi faktor risiko utama yang bisa mengganggu target defisit rendah.
Jika kondisi global memburuk, pemerintah mungkin harus menyesuaikan strategi, baik lewat tambahan pembiayaan utang maupun kebijakan moneter yang lebih longgar.
Harapan untuk Investor dan Rakyat
Meski penuh tantangan, arah kebijakan RAPBN 2026 diharapkan memberi sinyal positif bagi investor. Indonesia berkomitmen menjaga disiplin fiskal, memperbaiki iklim investasi, dan menjaga stabilitas makro.
Bagi rakyat, pemerintah menjanjikan bahwa konsolidasi fiskal tidak akan mengorbankan kesejahteraan. Belanja sosial dan subsidi tetap dipertahankan, meski dengan tata kelola yang lebih ketat agar tepat sasaran.
Kesimpulan
RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah menandai babak baru disiplin fiskal Indonesia. Dengan defisit ditargetkan 2,48% PDB dan ambisi neraca seimbang pada 2027–2028, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola keuangan negara dengan lebih sehat.
Namun, keberhasilan target ini sangat bergantung pada konsistensi reformasi dan kondisi global. Publik kini menunggu bagaimana eksekusi kebijakan tersebut di lapangan.
