Di tengah tensi politik pascademo akhir Agustus, aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (4/9) pukul 13.00 WIB. Aksi ini membonceng gelombang “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di media sosial: paket 17 tuntutan jangka pendek + 8 jangka panjang seputar reformasi politik, kebebasan sipil, dan akuntabilitas penegak hukum.
Apa Itu “17+8 Tuntutan Rakyat”?
Label “17+8” merangkum daftar desakan publik — dari bersih-bersih DPR dan reformasi partai, penghentian kriminalisasi warga, pembatasan peran militer di ranah sipil, hingga penguatan akuntabilitas penegak hukum. Intinya: transparansi lembaga politik dan perlindungan hak warga. (Rangkuman redaksi; detail daftar versi media tersaji di tautan sumber).
Agenda Hari Ini
Menurut pengumuman yang beredar, BEM SI menjadwalkan “aksi damai” di kawasan DPR/MPR RI sekitar pukul 13.00 WIB. Seruan yang sama turut mewarnai lini masa, sementara komunitas Aksi Kamisan juga mengumumkan agenda sore ini di depan Istana (15.00–17.00 WIB) sebagai ruang refleksi atas kekerasan dalam aksi massa.
Konteks: Akuntabilitas Aparat di Sorotan
Isu akuntabilitas memuncak usai kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat kericuhan. Sidang etik memutuskan PTDH (pemecatan tidak hormat) terhadap Kompol Cosmas/Kosmas K. Gae; yang bersangkutan menyampaikan duka dan permintaan maaf. Keputusan ini menjadi salah satu indikator respons institusional yang kini diawasi publik.
Dinamika di Lapangan: Apa yang Perlu Dipantau
-
Skala & disiplin aksi. Berapa massa yang hadir dan sejauh mana komitmen damai ditegakkan.
-
Pengamanan & protokol polisi. Publik menuntut SOP yang ketat agar tak terulang ekses kekerasan.
-
Narasi resmi pemerintah & DPR. Apakah ada kanal dialog formal terhadap substansi “17+8”.
-
Ruang memorial & solidaritas. Aksi Kamisan menekankan ingatan pada korban dan keadilan prosedural.
Analisis Singkat
Gerakan “17+8” bekerja karena sederhana, mudah didaur ulang, dan tepat sasaran: reformasi politik + perlindungan warga. BEM SI menambahkan daya dorong street-level, sementara Aksi Kamisan memberi jangkar moral. Kuncinya sekarang di respons institusi—bukan sekadar menenangkan situasi, tapi memberi jalur kebijakan yang terukur (audit kebijakan keamanan demo, komitmen non-impunitas, dan mekanisme keterlibatan publik). PTDH terhadap Kompol Cosmas menunjukkan preseden, tapi publik menilai ini baru langkah awal menuju akuntabilitas yang konsisten.
